KontraS: Jokowi Seharusnya Minta Maaf ke Masyarakat Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyayangkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang meminta masyarakat dan mahasiswa Papua untuk saling memaafkan atas insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya yang berbuntut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8) kemarin. KontraS menganggap Jokowi seharusnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Papua.

Koordinator Kontras Yati Andriani menganggap peristiwa yang terjadi di Manokwari, Papua Barat dan Jayapura, Papua pada Senin (19/8) merupakan puncak dari segala diskriminasi yang telah dialami oleh masyarakat dan mahasiswa Papua.

Sebelum peristiwa ini, Yati menyebut telah terjadi banyak pelarangan dan pengekangan terhadap hak berpolitik, ekonomi, sosial dan budaya yang tidak didapatkan oleh masyarakat Papua.

Permintaan Jokowi untuk saling memaafkan dinilainya tidak menyelesaikan permasalahan Papua. Yati menilai dalam hal ini masyarakat Papua sebagai korban, sehingga seharusnya Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Papua, atas diskriminasi dan rasisme selama ini.

"Itu semua menunjukkan ada hal penting, hal rumit di Papua, sehingga cara presiden hanya dengan menyatakan mari kita saling memaafkan, itu pernyataan yang tidak cukup untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di Papua," ujar Yati di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

"Kami ingin presiden menyatakan sebagai presiden, kepala negara, meminta maaf terhadap rasisme dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua dan menyatakan bahwa siapapun yang terlibat dengan tindakan-tindakan tersebut harus dihukum sesuai proses hukum yang ada," tambahnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ada hal yang membuat masyarakat Papua tersinggung. Namun dia mengajak masyarakat Papua bersikap memaafkan.

"Jadi, saudara-saudaraku, Pakce Mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa setanah air, yang paling baik memaafkan. Emosi itu boleh tapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik," kata Jokowi.

Yati bersama dengan KontraS dan LSM lainnya mendesak supaya Jokowi memastikan jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan masyarakat Papua dari segala bentuk tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif.

Selain itu, Yati juga meminta kepolisian melakukan proses hukum secara transparan, akuntabel dan berimbang terhadap siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif, rasial, kekerasan, persekusi, intimidatif, dan represif terhadap mahasiswa dan masyarakat Papua.

Sejak 2018-2019, KontraS mencatat sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa yang dibatalkan oleh kepolisian. Di Surabaya telah terjadi lima kali pembubaran dengan kekerasan.

Selain itu, pembubaran terhadap aksi serupa juga terjadi enam kali di Malang. Kemudian empat pembubaran terjadi di Bali.

"Pendekatan-pendekatan persuasif, dialog harus dibuka, harus dilakukan, tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan keamanan yang tertutup," ujarnya.

"Dengan pendekatan penangkapan, penahanan, yang terjadi ya seperti ini, karena pendekatan-pendekatan seperti itu persoalan di Papua tidak bisa diselesaikan sampai sekarang," ucapnya.

Selanjutnya, Yati mengatakan Komnas HAM pun harus proaktif dalam mengambil peran, tanggung jawab dan tindakan atas peristiwa yang terjadi di Surabaya, Malang, dan Semarang dengan segera melakukan pemantauan dan penyelidikan.

"Komnas HAM sebagai salah satu lembaga HAM yang punya otoritas untuk melakukan pemantauan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa ini, harus turun melakukan pemantauan, supaya ada objektivitas dalam mengungkap persoalan ini," ucap Yati.

[Gambas:Video CNN] (gst/osc)